(e)-leaderships

“Tuntutan itu salah alamat” ujar Plh Kepala Dinas Kehutanan Kaltim menanggapi tuntuntan dari mahasiswa dan LSM yang melakukan aksi ke Dinas Kehutanan.

Ketiadaan kewenangan. Pusat menguasai daerah. Omong kosong desentralisasi. Namun juga omong kosong Dinas Kehutanan Kaltim, karena senyatanya merekalah yang memberikan rekomendasi penghancuran hutan Kaltim. Bahkan terlihat jelas ketakutan lembaga ini dengan kehadiran kelompok para-militer di lokasi Dinas Kehutanan. “Kami diminta datang” ujar mereka.

“Sebenarnya kami juga sulit, karena kebijakan dibuat seperti itu. Ke depan akan lebih banyak kayu haram, karena tak ada lagi fungsi pengawasan dari kami” ujar seorang Polisi Hutan.

Sungguh sebuah kondisi yang sangat dibuat rumit oleh negeri ini. Kuasa Departemen Kehutanan semakin menguat. Dinas Kehutanan merasa kehilangan kewenangan, namun menikmati kenyamanan. Hutan, bukan penting untuk dibela. Biarkan ia musnah, hingga bencana ekologi akan datang.

tak penting salah alamat !