(e)-leaderships

“gimana sih perhitungannya, kok harga gas di Jepang yang sumbernya dari Kaltim bisa lebih murah dibandingkan harga gas yang ada di Samarinda?” ujar seorang kawan yang baru pulang dari negeri matahari terbit.

pertanyaan seperti itu tak hanya ditanyakan oleh satu orang saja. banyak orang yang memiliki pertanyaan yang sama. ketika kelangkaan gas dan minyak tanah di provinsi penghasil minyak bumi dan gas alam terjadi, maka semakin banyak kalimat tanya yang akan terkeluarkan.

ketika Jawa mengalami pemadaman listrik satu hari saja, ketika batubara dari Kaltim tak bisa sampai tepat pada waktunya ke pembangkit, sudah seperti dianggap sebagai bencana nasional. sementara ketika kotakayu dan berbagai kota di Kaltim lainnya mengalami pemadaman bergiliran, tak jua pemerintah pusat mempedulikannya.

apakah ada diskriminasi antara tanah pusat pemerintahan dengan tanah penghasil sumberdaya alam? ataukah ini merupakan “kutukan sumberdaya alam“?

permasalahan yang terjadi adalah sebuah permasalahan sederhana. namun tak jua ingin dituntaskan, karena wilayah abu-abu memang lebih menggiurkan dibandingkan hitam ataupun putih. melakukan re-kalkulasi kekayaan alam negeri harusnya sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu. juga menghitung ulang kebutuhan dalam negeri terhadap berbagai kekayaan alam. berikutnya adalah transfer teknologi dan kapasitas manusia, yang juga tak pernah diberlakukan.

proses re-kalkulasi kekayaan alam merupakan langkah awal untuk mengetahui berapa besar kekayaan alam yang tersisa di negeri ini. bila dibandingkan dengan kebutuhan nasional, maka kondisi saat ini adalah begitu banyak kekayaan alam yang dibawa ke luar negeri, dibandingkan yang dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Indonesia telah berada dalam jeratan utang yang menjadikannya tak mampu lepas dari ikatan ekonomi yang begitu kencangnya.

pun ketika Amerika Serikat ternyata sedang krisis moneter akibat kredit perumahan, seluruh warga dunia, apalagi Indonesia harus menanggung dampaknya. kepentingan kapital asing telah begitu merasuk, sampai ke dapur dan tempat tidur warga negeri ini.

pilihan terhadap pemimpin yang mampu melepaskan ikatan dari kepentingan asing di negeri ini, sangatlah ditunggu. termasuk terhadap pemimpin-pemimpin lokal. bukan sekedar memberikan janji pendidikan dan kesehatan gratis, pelayanan publik yang efisien, maupun pembukaan lapangan kerja. namun lebih jauh adalah redistribusi lahan produktif dan pengurangan kapital asing di negeri ini merupakan agenda utama, termasuk penghapusan utang luar negeri.

ironi kehidupan tengah melanda negeri. hantaman bencana ekologi masih belum mampu menghapus senyuman para pejabat negeri. kelaparan hingga gizi buruk bukanlah sebuah pertanda harus melakukan perubahan. inilah negeri yang telah seratus tahun lalu menyatakan kebangkitannya, namun belum juga mampu bangkit dari keterpurukannya.

tak penting barang langka !