(e)-leaderships

Berkaitan dengan PP No 2/2008, jangan terjebak di angka! inti dari PP adalah legitimisi aktivitas pertambangan (dan lainnya) di kawasan hutan. Menhut sepertinya ingin memanfaatkan uang-uang yang harusnya didapat dephut dari kawasan hutan yang dipakai oleh aktivitas di luar kehutanan. Misal saja HPPBS Unmul yang sudah dipakai kawasannya untuk aktivitas jalan tambang. Dephut sangat berposisi pada perusahaan tambang, demikian juga halnya Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, yang sangat “membela” perusahaan tambang. PPHT Unmul bahkan ditawari nilai tertentu oleh perusahaan tambang sebagai kompensasi penggunaan jalan tersebut.

PP No 2/2008 tidak akan hadir bila tidak ada UU No 19/2004 dan Keppres, serta Kepmenhut yang mendahului hal tersebut. Memang saat ini sepertinya Dephut sudah lempar handuk, menyerah pada begitu banyaknya aktivitas pertambangan di kawasan hutan (bukan hanya hutan lindung, termasuk juga pada hutan produksi). Ada satu perusahaan kehutanan di kaltim (saya lupa namanya) yang malah dengan pasrah menyerahkan arealnya ke perusahaan tambang.

Begitu kuatnya aktivitas tambang di negeri ini tak lepas dari sebuah skema global, dimana Australia dan China sedang menumpuk batubara di negeri mereka, sehingga kemudian meningkatkan impor mereka untuk batubara. Aktivitas pertambangan di kedua negara tersebut saat ini dihentikan. Demikian halnya pada negara Jepang yang juga telah melakukan ujicoba teknologi terbaru mereka, berkaitan penggunaan debu tambang dan limbah di kolam tambang untuk digunakan dalam PLTU.

Masih banyak yang perlu dibongkar berkaitan dengan konspirasi di sektor kehutanan dan pertambangan, termasuk kenapa Purnomo sangat dipertahankan sebagai MenESDM, padahal prestasinya sangat buruk di kabinet sebelumnya. Juga tak ada yang seberani Menkes, hingga SBY harus memaksanya menarik bukunya. tapi inilah negeri yang mungkin harus belajar pada eRepublik untuk memulai kehidupan barunya.

tak penting disewakan !