energi: efisiensi atau rekalkukasi?
Blogsphere: TechnoratiFeedsterBloglinesLintas Berita
Bookmark: Del.icio.usSpurlFurlSimpyBlinkDigg
RSS feed for comments on this post | TrackBack URI for this post
Perusahaan (publik) listrik negara (PLN) di Kota Kayu telah menerima cemooh dari pelanggannya. Dua kantor loket pembayaran listrik harus hancur berantakan, akibat lemparan batu. Pelaku belum ditemukan, namun dipastikan pelaku merasa kecewa akibat semakin rutinnya byar-pet dilakukan oleh PLN, bahkan di luar jadwal yang telah dibuat oleh PLN sendiri.
Pada saat menghubungi nomor telepon 123 (sebuah layanan gangguan PLN), disampaikan oleh petugas bahwa keadaan byar-pet di propinsi ini bisa berlangsung hingga awal 2008, bahkan masih belum bisa dipastikan kestabilan dari pasokan daya listriknya. Sementara itu, PLN sendiri masih terus menghabiskan anggaran untuk pembelian mesin baru, pemeliharaan, bahkan masih sering mengeluh tentang menipisnya ketersediaan bahan baku (gas).
Kampanye 1722 dan menaikkan suhu pendingin ruang hingga tidak terlalu dingin nampaknya dipandang sebagai sebuah pilihan sesaat oleh managerial PLN. Bila melihat neraca beban listrik yang dihasilkan dari pembangkit, terlihat bahwa kapasitas pembangkit masih berada di atas realisasi beban. Sebuah pertanyaan besar tersisa, ada apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam perusahaan negara ini? Apakah ada kesengajaan agar memiliki alasan untuk menaikkan tarif dasar listrik? Ataukah memang ingin membangkitkan jumlah kejadian kebakaran dan diikuti dengan meningkatkan amarah pelanggan?
Efisiensi yang digembar-gemborkan juga ternyata bukanlah dapat dilaksanakan dengan benar. Sektor industri dan pemerintahan tetap saja melakukan pemborosan energi. Dari papan reklame hingga kerlap-kerlip lampu kota, bukan hanya menghabiskan energi listrik yang tidak sedikit, namun juga telah menghabiskan anggaran dana publik (APBD) yang tidak sedikit. Hal yang memprihatinkan justru muncul dengan dimatikannya lampu penerangan jalan, yang justru sangat diperlukan oleh publik.
Rekalkulasi sumberdaya, sudah seharusnya dilakukan oleh pelayan publik negeri ini, termasuk oleh perusahaan negara yang bergerak di sektor energi. Sumberdaya minyak, gas dan mineral carbon telah secara perlahan namun pasti dihabiskan untuk kepentingan ekspor, dimana tidak juga memberikan manfaat yang cukup nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun tetap saja, pemerintah sepertinya enggan bergeming dari kondisi krisis saat ini. Bila saja energi yang tersedia di kalkulasi, termasuk dengan cadangan sumber energi yang dimiliki, tentunya negeri ini tak akan pernah melewati fase krisis energi seperti saat ini. Mumpung belum terlambat, akan lebih baik bila pemerintah segera melakukan moratorium ekspor sumberdaya energi, dan melakukan penghitungan ulang (re-kalkukasi) potensi, kebutuhan dan sisa untuk diekspor.
Cara pandang terhadap energi hijau juga harus ditata ulang dalam pikiran pelayan publik (pemerintah). Melihat biodiesel sebagai alternatif yang harus dikedepannya sepertinya telah membawa pemerintah ke arah keterpurukan baru bangsa ini. Sumber-sumber energi yang hijau sebenarnya ada pada energi angin, gelombang laut, panas bumi dan air. Inisiatif mikro hidro yang telah dilakukan secara mandiri oleh beberapa komunitas harusnya dapat memperoleh apresiasi yang cukup besar oleh pemerintah. Bagaimana kemudian komunitas lain dapat menerapkan di wilayahnya, inilah yang menjadi tugas penting pemerintah. Bila kebutuhan energi listrik telah dapat terpenuhkan, tentunya ekonomi rakyat akan segera bangkit dengan sendirinya.
Di lain hal, kegetolan pemerintah untuk menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir seolah menunjukkan bahwa pemerintah telah lupa dengan kejadian Chernobyl, dimana teknologi selalu ada celah lemahnya. Lebih dari satu generasi hilang dalam kawasan tersebut akibat ledakan dahsyat dari energi nuklir yang tak terkendalikan. Haruskah kembali rakyat yang menjadi korban atas pemuasan intelektualitas semu kalangan birokrasi korup?
Energi listrik, bukan harus berpikir mengefisienkannya. Namun lebih penting bagaimana kemudian sumber-sumber energi dapat terfasilitasi untuk menghasilkan energi yang bermanfaat bagi publik. Arah pendidikan keterampilan anak negeri harus kembali diarahkan pada penemuan inovatif pemanfaatan energi alam. Bisa jadi suatu waktu Indonesia akan berdagang energi listrik kepada negara lain, karena telah mampu membangun satuan unit pembangkit kecil skala kecil yang dapat dikelola secara mandiri, sehingga PLN tak perlu repot lagi harus memperbaiki loket pembayarannya yang dirusak oleh pelanggan yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan.








kalo mau hemat listrik contoh ini http://www.kurniadi.com/2007/04/16/hamster-shredder/
Pernah terjadi di suatu kampung, masyarakat lebih memilih listrik dari PLN ketimbang PLTMH yang telah mereka miliki. Lebih berat membayar iuran pemakaian listrik PLTMH sebesar Rp. 5.000 perbulan ketimbang membayar lebih dari Rp. 30ribu untuk listrik yang lebih sering byar pet. Sekarang PLTMH itu jadi bangkai……