(e)-leaderships

Membaca dua coretan Priyadi tentang Hitung-Hitung Tenaga Surya dan Pasar Emisi Karbon dan Menjadi ?Netral Karbon? (juga dikutip oleh komunitas peta hijau) berikut komentar yang dilontarkan oleh pengunjung setianya.

Priyadi mengungkap bahwa perlu 169 tahun mengembalikan investasi penggunaan energi surya sebagai energi listri rumah tangga sebesar 304 kWh atau Rp 174.800 setiap bulannya. Beliau menggunakan panel surya 175 W seharga $810 untuk ukuran 63.9?x32.1? (setara dengan 1.3 m?). Kalau saja sedemikian mahal harga panel surya, maka harusnya sedemikian banyak APBD Kabupaten Malinau dan Kabupaten Paser yang dikeluarkan untuk menyediakan panel surya di setiap rumah warga pada beberapa kampung. Padahal seorang pemilik toko di ibukota kecamatan Pujungan Malinau, membeli kembali panel surya yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah dengan harga Rp 250.000,- saja.

Penggunaan energi surya kemudian masih menjadi mahal, karena memang secara teknologi masih belum bisa menjadi murah. Namun apa yang menjadi gagasan Paijo dan Dewo, sepertinya menjadi menarik untuk terus dikembangkan. Menjadikan komunitas lokal menjadi lebih mandiri untuk pemenuhan kebutuhannya menjadi penting. Hanya kendala utama adalah lembaga pendidikan, utamanya perguruan tinggi, masih belum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan teknologi rakyat.

Penggunaan energi air, sepertinya masih jauh dari ketersediaan teknologi di tingkat rakyat. Termasuk pula ketika ternyata penggunaan energi air akan sangat membantu bagi keberadaan hutan, dimana bila aliran sungai tidak lagi stabil, maka energi listrik akan juga terganggu, sehingga diperlukan upaya menjaga keberadaan hutan di sekitar aliran air.

Belajar tentang perdagangan karbon, menarik bila melihat analisis World Rainforest Movement dan SinksWatch yang memaparkan tentang pengalaman beberapa negara berkaitan dengan proyek perdagangan karbon.

Indonesia sendiri belum bisa melakukan proses ini dikarenakan belum terbentuknya badan nasional yang mengurusi perdagangan karbon, terutama untuk akredetasi ataupun sertifikasi. Sedangkan proyek carbon offset (atau disebut Priyadi sebagai netral carbon) telah berjalan setidaknya di dua daerah, yaitu di Kaltim oleh CARE dalam bungkus program FORMACs dan di Kalteng oleh organisasi orangutan dengan bungkus carbon offset (kabarnya proyek ini tidak berlanjut). Dan untuk proyek clean development mechanism (CDM) sebagai salah satu turunan Protokol Kyoto, telah berjalan sebanyak 8 proyek, ditambah dengan proyek baru di Nanggroe Aceh Darussalam setelah terjadi tsunami.

Untuk Debt for Nature Swap sendiri, berdasarkan kajian WALHI, ditemukan ketidakadilan dalam proses, dimana lebih menguntungkan pada broker utang, sedang negara pengutang masih tetap menanggung beban. Penting dilakukan perhitungan utang ekologis, yang menjadikan seharusnya Indonesia tak lagi berutang.

Dunia teknologi informasi telah sangat banyak membantu bagi perkembangan pengetahuan, termasuk untuk lingkungan hidup. Namun menjadi sebuah ketakutan sendiri bahwa pengetahuan lingkungan hidup yang begitu luas di dunia maya masih belum bisa ditransfer ke negeri ini. Berbeda pemahaman itu wajar, namun bila yang diterima informasi yang diterima tidak berimbang, bisa berdampak tidak baik bagi pengetahuan dan perilaku penerima informasi.

tak penting dibaca !