(e)-leaderships

Kota-kota di Kalimantan Timur yang kaya akan sumber energi selalu menikmati padamnya aliran listrik. Terjadi defisit penyediaan energi listrik dari pembangkit dikarenakan kemampuan mesin pembangkit dan ketersediaan pasokan gas sebagai salah satu sumber energi pembangkit. Padahal Kaltim merupakan salah satu penghasil gas terbesar di Indonesia, selain sebagai penghasil minyak dan batubara yang juga merupakan sumber energi.

Data statistik BP mencatat bahwa Indonesia memproduksi 1,4-2,7% produksi minyak dunia dan hanya mengkonsumsi 0,3-1,5% dari konsumsi minyak dunia. Amerika Serikat, China dan Jepang merupakan pengkonsumsi terbesar minyak dunia, dimana Amerika Serikat mengkonsumsi tidak kurang 20,65 juta barel atau 24,6% konsumsi dunia setiap harinya. Di sektor gas alam, Indonesia memproduksi 2,8% dari produksi gas dunia dan mengkonsumsi 1,4% dari konsumsi gas dunia. Di tahun 2005, Indonesia memproduksi 83,2 juta Toe (tonnes oil equivalent) batubara (2,3% produksi batubara dunia) dan mengkonsumsi 23,5 juta Toe (0,8% konsumsi batubara dunia). Orang Amerika mengkonsumsi energi 6 kali lebih banyak (6,5 Toe/orang/tahun) dari konsumsi rata-rata dunia (1,4 Toe/orang/tahun).

Kondisi ini diperparah dengan kondisi bahwa sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan multinasional (asing). Perusahaan nasional hanya punya porsi sekitar 14,6 persen. Data terbaru di BP Migas menyebutkan, hanya ada sekitar 20 perusahaan migas nasional yang saat ini mengelola lapangan migas di Indonesia.

Politik energi Indonesia, saat ini tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah Indonesia secara penuh. Kepentingan pemodal asing yang didukung oleh negara-negara kapitalis telah menancapkan cengkeramannya di negeri yang katanya kaya akan sumberdaya alam ini. Sementara itu, dalam Indonesia-China Forum Energy II yang berlangsung di Kota Shanghai-Republik Rakyat Cina pada Oktober 2006, Indonesia dan China menandatangani kontrak di bidang energi senilai US% 3,56 miliar. Ini dilakukan setelah Indonesia juga menyiapkan dana Rp 13 triliun untuk pengembangan biodiesel.

Begitu mudahnya pemerintah negeri ini memainkan permasalahan energi, termasuk untuk penyediaan energi dunia. Sementara kondisi penyediaan energi di dalam negeri belum mampu diberikan secara lebih baik. Masih terdapat wilayah-wilayah di negeri ini yang tidak memperoleh aliran listrik maupun pasokan bahan bakar minyak. Kebijakan terus bergulir, politik tetap menari, sementara rakyat masih tak pernah merasakan nikmatnya kekayaan alam negerinya.

Arah yang tidak jelas dalam perjalanan politik energi negeri ini akan menyisakan krisis energi di masa mendatang. Diobralnya persediaan energi dalam negeri kepada negara-negara utara, secara perlahan telah menjadikan Indonesia tidak akan memiliki cadangan energi.

Kebijakan energi bio-diesel pun telah mengambil langkah yang salah. Pengembangan jarak dan kelapa sawit sebagai alternatif sumber energi dilakukan tanpa melihat potensi sumber energi yang ada di negeri ini. Indonesia memiliki potensi energi angin yang memiliki kecepatan 3-5 m/detik, namun baru mampu menjadi energi 0,5 MW, potensi energi matahari dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/meter persegi, potensi tenaga air yang diperkirakan sekitar 75.000 MW yang tersebar di 1.315 lokasi, potensi energi panas bumi 19.658 MW yang tersebar di 70 lokasi, serta energi gelombang laut yang mampu menghasilkan energi 20-70 kW/m.

Budaya latah yang menguasai kerangka pikir pemerintah, telah menggiring kelahiran kebijakan tidak bijak dalam mengelola kekayaan alam. Konversi hutan tropis basah menjadi kawasan perkebunan sawit skala besar dengan dalih penyediaan energi bio-diesel di masa datang, ternyata tidak akan mampu menggantikan peran minyak diesel saat ini. Termasuk di saat jarak pagar dipromosikan sebagai tanaman bio-diesel, yang kemudian dikembangkan secara massal, ternyata akan menghilangkan sumber energi alam yang ada di berbagai kawasan negeri ini.

Keinginan pemerintah untuk mendorong budaya hemat energi, sepertinya juga tidak dilandasi pada sebuah aras pemikiran yang bijak. Hemat energi dipandang sebagai sebuah solusi di saat kekayaan alam negeri ini ternyata mengalir tidak bagi kesejahteraan rakyat. Sudah selayaknya pemerintah merubah cara pikir, termasuk mungkin mengganti letak otak agar tak lagi di dengkul, sehingga dapat melihat dengan lebih cerdas arah kebijakan energi Indonesia.

Langkah-langkah penting yang sewajibnya diambil oleh pemerintah dalam mengelola energi negeri ini adalah dengan menghentikan eksploitasi berlebih atas minyak bumi, gas alam dan batu bara. Pemerintah juga harus segera melakukan re-kalkulasi atas cadangan sumber energi agar tetap mampu bertahan hingga ratusan tahun mendatang. Pemerintah harus lebih berani mengambil langkah melawan terhadap korporasi yang selama ini menguasai minyak bumi, gas alam dan batu bara, termasuk untuk bertarung di peradilan internasional. Bila diperlukan, melakukan perjuangan merebut kemerdekaan sejati dilakukan bersama dengan seluruh komponen rakyat.

Langkah lain yang penting dilakukan adalah dengan mengembangkan pembangkit energi listrik skala kecil untuk luasan dan kawasan yang lebih terkonsentrasi. Pemerintah tidak harus memikirkan penyediaan energi listrik bagi industri bermodal besar. Konsentrasi kebijakan energi adalah pada penyediaan energi bagi komunitas lokal, termasuk dalam mendukung pengembangan industri rakyat. Penyediaan turbin mikro hidro bagi sebuah kampung akan lebih bermanfaat bila dibanding harus membangun pembangkit listrik tenaga air yang mengandalkan bendungan raksasa.

Pemilihan teknologi penyedia energi listrik pun harus diarahkan pada pengembangan dalam skala lokal, dimana harus ada kebijakan yang mendukung pengembangan kelompok akademis (peneliti) lokal dalam menghasilkan inovasi baru dalam menyediakan teknologi penyedia energi listrik.

Sumber energi selama ini telah menjadi sumber peperangan antar negara. Di masa mendatang, air akan menjadi pemantik peperangan. Indonesia harus lebih cerdas melihat dan mempertahankan keduanya untuk kepentingan generasi negeri. Tidak dengan mengobral kekayaan negeri ini pada kepentingan asing dan kepentingan segelintir orang (konglomerat) semata. Kekayaan negeri ini bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Negeri yang berlimpah kekayaan alam ini bisa terjerumus menjadi negeri pengemis bila tetap dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki keberanian untuk melawan kepentingan negara-negara utara, termasuk melawan kepentingan pemodal (kapitalis). Rakyat negeri sudah seharusnya tak lagi berdiam diri menyaksikan kebodohan pemimpinnya. Akademisi bukan lagi hanya berkutat dengan teori klasik di buku tuanya. Saatnya bersama menunjukkan pada masyarakat internasional bahwa Indonesia telah merdeka.dan menegakkan merah putih, bukan sekedar menempelkannya di atas saku baju.