(e)-leaderships

Sampai dengan saat ini Indonesia telah melaksanakan Kongres Kehutanan yang kemudian dikenal sebagai Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) sebanyak tiga kali yakni KKI I pada tanggal 21-28 Januari 1955, KKI II pada tanggal 22-25 Oktober 1990, dan KKI III yang dilaksanakan pada tanggal 25 ? 28 Oktober 2001. Dalam KKI IV mendatang, selain akan membicarakan dan mengusahakan penyegaran kesepahaman tentang pengelolaan hutan (forest accord) juga direncanakan untuk memproses pembentukan Dewan Kehutanan Nasional Indonesia yang adalah diamanatkan KKI III serta Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 itu. Dalam pemikiran awal, secara organisatoris DKN tidak terpisah dari KKI, dimana fungsi DKN diusulkan untuk lebih merupakan fungsi eksekutif dari KKI tersebut. DKN juga diusulkan untuk menjadi penyelenggara Kongres-Kongres Kehutanan Indonesia berikutnya (termasuk KKI V). Apakah pemikiran ini bisa disepakati, KKI IV diharapkan bisa menjawabnya sekaligus melaksanakan proses final pembentukannya. [Kongres Kehutanan Indonesia IV]

Kongres Kehutanan Indonesia sepertinya telah menjadi sebuah agenda yang selalu berulang dilakukan di negeri ini. Disaat hutan semakin mengecil luasannya, barulah para pegiat kehutanan ingin berkumpul untuk merumuskan sesuatu. Di luar bahwa kemudian hasil rumusannya menjadi implementatif atau hanya sekedar menjadi catatan kecil di sudut lemari arsip. Semangat yang ada untuk memperbaiki hutan Indonesia menarik untuk dihargai. Walau kemudian menjadi penting untuk mengawal semangat di kemudian harinya.

Gagasan untuk menghadirkan Dewan Kehutanan Nasional pun menjadi sebuah ruang yang berbeda. Di saat kamar-kamar menjadi sebuah sekat yang mungkin pada awalnya diharapkan akan menjadi sebuah selokan ide. Apakah kemudian inisiatif ini akan menjadi sebuah wujud yang eksklusif? Ataukah mampu menjadi sebuah lembaga dipercaya di negeri ini?

Proses penggelontoran kepercayaan publik terhadap negara akan terus berlangsung, apalagi di negeri yang mengurusi wilayah yang sangat teramat luas ini. Segala sesuatunya diatur dari sebuah kantor kecil di ibukota negeri. Hingga kemudian tak mampu menjawab kenyataan yang terjadi hari ini secara cepat. Belum termasuk carut-marutnya pengetahuan yang dimiliki penyelenggara negara (pemerintah). Yang terkadang menghadirkan tanda tanya besar, bagaimana sebenarnya mereka bisa menjadi pelayan publik. Ataukah ini karena para orang pintar lebih memilih menjadi pekerja lembaga asing yang tentunya bisa menggembungkan isi dompet dengan lembaran dollar (ataupun euro)?

KKI IV. Bisa jadi hanya sebuah dagelan. Dimana akan lebih penting untuk membangun institusi berkewenangan di tingkat lokal terlebih dahulu sebelum melangkah ke wilayah yang lebih luas. Membongkar kesepemahaman tentang hutan dan kehutanan di level daerah. Tak ada yang berpikir untuk saling berkejaran dalam melestarikan hutan yang tersisa. Ataukah ini hanya sekedar melihat celah sempit untuk disusupi? Entahlah…. KKI ataupun tidak ada KKI, luasan hutan memang sudah seharusnya berkurang.

tidak penting kongres kehutanan indonesia !