(e)-leaderships

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sebuah metamorfosa dari APDN dan STPDN, telah berada di ujung tanduk. Lontaran amarah mengarah pada seluruh yang berlabelkan IPDN. Bahkan ada yang membuat singkatan baru menjadi Institut Penganiayaan Dalam Ngeri. Kejadian yang tidak hanya sekali telah menjadikan semua mata di negeri ini (yang memiliki akses terhadap informasi) tertuju pada sebuah kampus di Jatinangor. Bubar sepertinya kata yang selalu diumbar.

Kekerasan dan kekejaman, sepertinya dua kata yang telah menjadi satu. Lalu apakah hanya terjadi di IPDN. Lalu ketika terjadi di sebuah institusi kemudian institusi tersebut harus dibubarkan. Dalam celoteh lalu, kekerasan tak hanya terjadi di IPDN (atau STPDN). Bahkan seorang guru sekolah dasar pernah melakukan kekerasan terhadap siswanya yang berakibat pada trauma psikis pada siswa, lalu apakah sekolah dasar juga harus dibubarkan? Kemudian ketika polisi melakukan kekerasan terhadap demonstran, apakah kepolisian juga harus dibubarkan?

Kekerasan yang disertai kekejaman, selalu hadir di negeri ini. Di saat negeri tak pernah memberikan sebuah ruang yang tepat bagi rakyat dalam mewujudkan pikirnya. Tekanan psikis yang begitu kuat dalam menghadapi kehidupan telah mematri sebuah ketidaknyamanan berpikir dalam berbagai anak bangsa. Harga BBM yang melambung, listrik yang byar-pet, air yang tak lagi jernih, hutan tak ada lagi, penggusuran, dan banyak hal lagi, telah mengakumulasi dalam perjalanan berkehidupan di negeri ini. Lalu pertanyaannya, apakah negara ini harus bubar?

Memberitakan kekerasan yang berlebihan akan menimbulkan kekerasan baru. Saat ini bisa jadi para alumni dan praja IPDN bahkan IPDNmania telah memperoleh label “orang jahat” ataupun orang kejam oleh publik (yang punya akses terhadap informasi). Kekerasan tak akan terhentikan, karena kekerasan hanya akan berbalas dengan kekerasan. Media harus lebih cerdas dalam memberitakan, dengan tak hanya berpihak pada pemodal maupun membangkitkan amarah anak negeri. Bukan untuk membatasi ruang kreasi, namun negeri ini memang sedang sakit, tidak perlu menjadi lebih disakiti.

Apakah tak ada jalan lain? Kekerasan dan kekejaman akan mampu hilang disaat kesejahteraan anak negeri telah tercukupkan. Saat aset-aset alam negeri ini kembali dikelola anak negeri. Tak dijual kepada kepentingan pemodal (asing) ataupun pada sekelompok kecil orang yang saat ini juga menjadi juragan media. Yang harus dilawan tidak sekedar kekerasan yang kejam di sebuah kampus bernama IPDN. Masih lebih banyak kekejaman yang sangat keras yang dilakukan oleh pemodal (asing) yang bersenggama dengan aparat birokrasi (yang bukan lulusan IPDN/STPDN). Lihatlah Teluk Buyat, Freeport, Batu Hijau, Ligang Bigung, Sidoarjo, dan berbagai wilayah lain di negeri ini. Telah berapa banyak anak negeri yang harus meninggal akibat kekejaman yang dilakukan? Telah berapa banyak anak negeri yang akhirnya harus memilih menjadi budak karena tak ada lagi lahan untuk berkehidupan.

IPDN hanyalah sebuah wujud birokrasi yang dipelihara oleh sebuah tangan yang tersembunyi. Kekerasan, kekejaman, seks bebas, hingga narkoba bukanlah berlaku pada seluruh komponen di dalamnya. Men-generalisasi sebuah label sama halnya dengan melakukan kekerasan baru yang lebih kejam. Apakah ketika mereka yang hari ini mengatakan IPDN sebagai sebuah arena kekejaman tidak sedang melakukan hal yang sama bagi saudara di sekitarnya? Entahlah….

Pada media, sebuah berita akan lebih dapat mencerdaskan anak bangsa bila menampilkan sebuah kondisi obyektif dari berita tersebut. Bukan sekedar menyusu pada pemodal (media) atau sekedar memompa amarah anak negeri. Kekerasan di media televisi hari ini telah pula menciptakan kelahiran kekerasan-kekerasan baru di komunitas yang dapat mengaksesnya. Sinetron berlabel Setantron, hingga infotaintment tak mendidik. Apa yang negeri ini sedang ingin wujudkan?