menapaki ruang

Ibu Ani menanam pohon jarak, pada peresmian PLTA Musi Ujan Mas, di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, Kamis (19/10) siang. Agenda Presiden SBY di Provinsi Bengkulu selain untuk meresmikan pengoperasian PLTA Musi Ujan MAs 3 x 70 MW, sekaligus juga untuk mencanangkan penanaman pohon jarak secara nasional. [ri.go.id]

Jarak. Seolah menjadi sebuah komoditi unggulan baru di negeri ini. Biodiesel sebagai sebuah alasan utama bagi gerakan menanam jarak. Banyak yang menulis juga tentang jarak dan menyatakan bahwa jarak adalah pohon. Bagi kalangan yang bergelut dengan dunia pohon, maka jarak sebenarnya bukan pohon. Pohon merupakan tumbuhan berkayu (berkambium) dengan diameter lebih dari 10 cm dan tinggi melebihi 5 meter. Namun inilah istilah yang diketahui publik, bahwa seluruh tumbuhan adalah pohon, termasuk tanaman pisang, pinang dan kelapa, yang sebenarnya bukan pohon berdasarkan definisi pihak yang bergelut di hutan.

Indonesia memiliki total lahan kritis 21.944.595,7 hektare yang dapat ditanami tanaman Jarak Pagar (Jatropha Curcas), jenis tanaman yang dapat diolah menjadi biodisel atau bahan bakar nabati pengganti solar. Potensi lahan kritis tersebut antara lain di Riau mencapai 4,56 juta hektare, Sumsel 2,28 juta hektare, Bengkulu 1,045 juta hektare, Kalbar 1,81 juta hektare, Kalteng 1,7 juta hektare, NTT 1,05 juta hektare, dan Papua 1,72 juta hektare. [Media Indonesia]

Mungkin karena terlalu primadona, kemudian Indonesia merelakan 21,9 juta hektar untuk ditanami jarak pagar. Padahal hanya tersisa 30 juta hektar daratan Indonesia yang dimiliki oleh rakyat, selebihnya dikuasai oleh perusahaan perkebunan besar, kehutanan, industri dan pertambangan. Kalau dikurangkan lagi angka 21,9 juta hektar, maka hanya tersisa 8,1 juta hektar untuk lahan pertanian dan pemukiman bagi 234 juta rakyat Indonesia.

Juga tak pernah terpikirkan bahwa jarak tidak membutuhkan luasan yang besar. Dengan umur panen yang singkat, memungkinkan jarak dikelola oleh tingkat komunitas, bukan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Pemerintah dan swasta harusnya berposisi pada proses pengolahan dan distribusi semata. Penting bahwa tidak harus monokulturisasi yang dikembangkan, namun tetap dalam koridor keragaman jenis, agar tidak menimbulkan kerentanan pangan di masa mendatang.

tak penting jarak !