(e)-leaderships

Dalam sebuah pertemuan yang dilakukan oleh Lembaga Adminstrasi Negara, Sekretaris Daerah Propinsi Kaltim menyampaikan bahwa illegal logging itu semua pihak telah tahu, hanya ia seperti prostitusi, dimana hanya dilakukan penindakan, tapi tidak ada upaya pencegahan. Sepertinya Sekda Kaltim sadar bahwa ada permasalahan ekonomi rakyat di balik tetap berlangsungnya illegal logging. Dari ungkapannya, bahwa penting sekali konsep social forestry dijalankan, dan bukan lagi sekedar konsep.

Kabareskim Polda Kaltim juga mengungkapkan kendala dalam menegakkan hukum. Termasuk belum tuntasnya tata batas hutan yang menyulitkan aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Sementara Kepala Kejaksaan Kaltim hanya berujar, bahwa harusnya hakim bisa membantu penegakan hukum dengan menjadi lebih tegas dalam penerapan hukum. Selain ternyata hingga saat ini PPNS Kehutanan masih banyak yang belum mengerti tentang mekanisme penyidikan.

Benang kusut illegal logging, sangat disadari bahwa terjadi over capacity industri. Ada kesenjangan antara kebutuhan kayu dengan jumlah kayu yang dilegalkan untuk ditebang. Hal ini katanya memicu penebangan illegal.

Seorang kawan dari Dinas Kehutanan Berau berujar, sudah pernah dibicarakan semua hal yang dibicarakan dalam ruangan tersebut. Ada pokok-pokok pikiran RUU Tindak Kejahatan di Bidang Kehutanan yang pernah dibahas di Jakarta pertengahan tahun ini. Segalanya telah diungkap, hanya tinggal bagaimana memenuhkan rekomendasi yang telah dibuat. Namun penting untuk membatalkan rencana RUU tersebut, karena akan semakin menambah banyak peraturan perundangan yang ada, yang bisa jadi saling bertabrakan. Lebih baik dilakukan revisi atas UU No. 41/1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19/2004. Agar tak banyak yang masuk neraka, harusnya tak lagi ada illegal logging.

tak penting kayu liar !