(e)-leaderships

seorang yang ditugasi sebuah kampus untuk mengelola hutan pendidikan dan penelitian berujar, “kami ditugasi menjaga kawasan selama ini, tapi ketika ada hal lain yang lebih menguntungkan, instansi pemerintah di daerah lalu berebutan menyatakan berhak mengelola kawasan“. beliau menambahkan, “mengapa instansi pemerintah tidak mengurusi kawasan lain yang berdekatan namun tidak dikelola? apakah hanya karena terlalu banyak mineral di bawah kawasan yang kami kelola sehingga mereka berlomba merebut kewenangan?“.

permasalahan kewenangan pengelolaan sebuah kawasan selalu menjadi bahan perbincangan yang tak pernah tuntas. karena sebagian besar pelimpahan kewenangan diletakkan pada wilayah yang tak bertuan. artinya, kewenangan secara sengaja diletakkan di wilayah abu-abu, sehingga tak jelas pada siapa tanggung jawab diberikan. namun ketika ada keping emas yang mengalir, barulah semua mengakui bahwa mereka memiliki kewenangan.

pada sektor kehutanan, begitu banyak kewenangan yang sengaja dibuat tidak jelas. bagaimana terbengkalainya pengelolaan kawasan konservasi, yang katanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. bagaimana juga ketika hutan lindung yang tak terlindungi, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. ataupun kawasan hutan wisata dan taman hutan raya, yang sebagian besar telah menjadi ilalang, karena tak ada yang merasa berkepentingan.

kawasan hutan kian hari kian menyempit. tak ada lagi sebuah ruang bagi kehidupan satwa. penopang kehidupan itupun tak lagi mampu menyediakan air bersih. semua telah bercampur dengan lumpur, air asam tambang dan racun. aliran airnya kemudian menghasilkan sebuah bencana tersembuyi bagi kehidupan di hilirnya.

kewenangan, menjadi sebuah arena yang diperebutkan. demi keping emas. bukan demi sebuah keberlanjutan kehidupan. ataupun demi sebuah sumbangan bagi generasi kini dan kemudian. entah, kerakusan takkan pernah berhenti. hingga waktu kan berhenti berputar. saat kehidupan menjadi abadi.

tak penting kewenangan !