(e)-leaderships

Indonesia negeri kaya! Kalimat ini yang selalu terungkap dalam berbagai tulisan hingga celotehan berbagai pihak di negeri ini. Berbagai kekayaan alam terpaparkan di seluruh wilayah. Tak mungkin akan ada sebuah kemiskinan bila menyaksikan berlimpahnya potensi yang dimiliki. Ironis! Kondisi kemudian bahwa tak kurang dari 50-60 juta penduduk negeri ini masih merupakan penduduk miskin. Begitupun ketika Bantuan Langsung Tunai (BLT) digulirkan, perebutan pun tak dapat dihindarkan hingga beberapa harus berkorban nyawa.

Dalam obrolan ringan dengan beberapa kawan yang saat ini menjadi pegawai negeri sipil, banyak diperoleh celotehan mengenai sukarnya koordinasi, pentingnya setoran, serta terbelenggunya ruang gerak. Berbeda saat berbincang dengan kawan yang beraktivitas sebagai konsultan. Besaran setoran 5% untuk penyedia proyek bukanlah masalah. Malah bila menemukan pelanggaran (borok) dari pemerintah maka inilah yang bisa dijadikan sebagai titik tawar agar memperoleh proyek berikutnya. Sementara seorang kawan yang menjadi karyawan perusahaan, selalu berusaha untuk mencari titik masuk ke kalangan pemerintah agar perusahaannya dapat mulai beroperasi ?mengelola? kekayaan negeri ini.

Di sebuah warung kopi, para mahasiswa dan pegiat organisasi non pemerintah masih tetap sibuk berdebat tentang sebuah ideologi. Sibuk mencari bentuk negara. Sementara itu, perubahan berjalan sangat cepat di negeri ini. Tak ada yang mampu menahan laju kepentingan para pemilik modal dan kroninya untuk menggerus habis kekayaan negeri ini.

Sudah sangat jelas dipaparkan dalam berbagai tulisan, bahwa sejak ratusan tahun yang lalu, Indonesia telah dijadikan sebagai sumber bahan baku industri di negara utara serta menjadi pasar dari produk industri, disamping sebagai tempat sampah buangan limbah yang terkadang mengandung racun.

Tak mungkin dielakkan bahwa hingga saat ini sesungguhnya Indonesia tengah dikendalikan oleh negara industri di utara belahan bumi ini. Amerika Serikat berikut konconya masih menancapkan kuku tajamnya di negeri ini dengan menggunakan berbagai tangannya. World Trade Organization (WTO), International Monetery Fund (IMF), World Bank, hingga melalui Multi-National Corporations (MNCs) ataupun TransNational Corporations (TNCs). Dan juga kepentingan negara kapitalis terus menguatkan cengkramannya menggunakan lembaga konservasi internasional, semisal The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund for Nature (WWF), Conservation International (CI), Wildlife Conservation Society (WCS), hingga forum-forum dunia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Belum termasuk lembaga donor internasional bertajukkan pengentasan kemiskinan, semisal USAID, yang senyatanya hanya untuk ?membangunkan jalan tol? bagi industri Amerika untuk menancapkan kakinya di berbagai negara.

John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man mengakui bahwa ia telah melakukan penipuan kepada negara-negara di belahan dunia agar menjadikan korporasi raksasa mengendalikan sumberdaya alam planet bumi ini. Lebih mengenaskan bila menyaksikan angka 87 miliar dolar yang dibelanjakan oleh Amerika untuk berperang di Irak agar dapat menguasai minyak Irak, padahal dengan separuhnya saja dapat memenuhi kebutuhan air bersih, makanan yang layak, layanan sanitasi dan pendidikan dasar bagi setiap orang di bumi ini.

Lebih jauh bila melihat kekayaan negeri ini, secara perlahan ternyata sudah dikuasai oleh para pemilik modal dan negara ?penjajah?. Penguasaan pulau-pulau kecil oleh pengusaha asing, secara perlahan telah menggerogoti wilayah tangkapan ikan para nelayan. Pulau Bidadari, Kepulauan Karimunjawa, Kepulauan Komodo, Kepulauan Derawan, hingga Pulau Sipadan-Ligitan, telah dikuasai kepemilikannya oleh orang asing. Dengan dalih pariwisata dan pinjam-pakai, bahkan terkadang dibumbui dengan isu konservasi, maka pulau-pulau di Indonesia tak lagi diperuntukkan bagi warga negeri ini.

Dalam wilayah perdagangan kayu, isu illegal logging didukung secara besar-besaran oleh negara-negara Amerika dan Inggris. Hibah untuk penyusunan standar legalisasi kayu pun dikucurkan, diiringi dengan teknologi sertifikasi kayu. Namun kembali, kesemuanya adalah tetap dalam sebuah kerangka bisnis dan menguatkan industri di negeri mereka. Bagi Indonesia sendiri hanya menumbuhkan perpecahan dan penindasan terhadap rakyat. Teknologi sertifikasi kayu sendiri hanya menjadi arena penjualan teknologi, serta keahlian konsultan asing, selain untuk menguasai harga pasar kayu.

Dalam industri kelapa sawit, Indonesia diiming-imingi janji kesejahteraan. Selebihnya terjadi penggusuran wilayah kelola rakyat, kekerasan, hingga penguasaan aset tanah oleh perusahaan asing. Yang kemudian ketika minyak sawit (CPO) dihasilkan, Indonesia masih belum mampu mendirikan industri hilir, sehingga nilai ekonomi lebih hanya akan didapat oleh negara pemilik industri hilir, selebihnya pekerja di kebun sawit selalu memperoleh upah murah di bahwa nilai kesejahteraan yang dijanjikan.

Lubang-lubang di negeri ini pun akan semakin banyak dengan begitu banyaknya perijinan pertambangan mineral, hingga kawasan hutan lindung pun digadaikan demi industri ini. Keuntungan yang sangat kecil yang dimiliki oleh negeri ini tak pernah menjadi sebuah hal yang penting dilihat oleh penguasa negeri, karena mereka telah disibukkan menghitung lembaran dolar di meja kerja mereka.

PT Freport dan PT Kelian Equatorial Mining adalah salah satu contoh nyata bahwa perusahaan tembaga dan emas tak memakmurkan rakyat. Ditambah dengan PT Newmont Minahasa Mineral di Teluk Buyat yang meninggalkan limbah beracun di perairan, masih belum dipandang penting oleh petinggi negeri ini. Belum lagi berton-ton limbah beracun di kolam limbah PT KEM di hulu sungai Mahakam yang suatu saat akan mengaliri Mahakam dan akan meracuni ratusan ribu rakyat di sepanjang Mahakam.

Rangkaian peristiwa bencana di negeri ini harusnya menjadi sebuah peringatan bagi pemimpin negeri. Inilah sebuah hukuman yang harus diterima akibat menggadaikan kepentingan generasi mendatang. Sudah bukan waktunya lagi membuncitkan perut dan membangun istana di atas tanah yang dikelilingi sungai darah dan air mata rakyat. Sebuah perubahan mendasar harus terjadi di negeri ini. Penguasaan kekayaan alam oleh segelintir orang harus segera dihapuskan. Tanah sebagai sumber produksi rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dan dilindungi dari upaya pengambilan paksa oleh pemilik modal.

Kemakmuran rakyat tidak akan sanggup dibangun dengan memberikan keleluasaan pada kelompok pemodal untuk berkuasa di negeri ini. Rakyat harus bersatu merebut kekuasaan. Petani, pekerja, masyarakat adat dan kalangan terdidik harus kembali bergandengan tangan untuk melawan kepentingan-kepentingan penguasa dan pemodal. Merebut kembali kemerdekaan sejati bagi negeri ini. Enyahkan pihak asing yang beranekaragam bentuknya di negeri ini. Jangan pernah percaya pada lembaga konservasi internasional, lembaga donor asing, apalagi terhadap Bank Dunia dan IMF. Rebut kembali kedaulatan negeri yang dicabik oleh segelintir penghianat negeri.

Bila saja ini tak dilakukan, tak penting lagi berbuat sesuatu untuk Indonesia!