(e)-leaderships

Hari Pahlawan selalu diperingati oleh negeri ini di tanggal 10 November. Titik ini dipandang sebagai sebuah kebangkitan perjuangan di negeri ini. Menelisik dari sisi yang berbeda terhadap keberadaan Hari Pahlawan, sepertinya negeri ini hanya terbuai oleh kepentingan seremonial semata.

Heroisme atau semangat kepahlawanan yang selalu ditampilkan dalam memperingati nilai-nilai perjuangan, seolah melupakan nilai yang sebenarnya diperjuangkan oleh pendiri negeri ini. Nasionalisme kemudian dipandang sebagai sebuah simbol persatuan semata, bukan pada pencapaian cita-cita kemerdekaan negeri.

Bisa jadi hampir seluruh warga negeri ini hanya sekedar mengetahui bahwa Indonesia memiliki pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaannya. Dalam catatan sejarah, masa awal perlawanan terhadap penjajah lebih pada perebutan kekuasaan wilayah. Kemudian di perjalanannya, perlawanannya lebih dikarenakan perebutan sumberdaya alam, utamanya penguasaan lahan-lahan produktif rempah-rempah yang saat itu sangat dibutuhkan oleh negeri penjajah. Di awal abad ke-20, perjuangan negeri ini mulai diarahkan pada perjuangan kelompok berpendidikan. Organisasi kepemudaan menjadi pelopor dalam masa perjuangan ini. Nilai perjuangan lebih pada perasaan terkekangnya kreatifitas dan berbuat pada wilayahnya. Yang kemudian akhirnya mengerucut pada kepentingan politik kekuasaan.

Indonesia sebenarnya bernilai sangat strategis bagi perkembangan dunia. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang memiliki jalur-jalur laut yang strategis, menjadikan Indonesia sangat penting bagi perdagangan dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan penyuplai utama minyak bumi dan bahan-bahan mentah lainnya bagi negara-negara industri, seperti Amerika Serikat, negara Eropa dan Jepang.

Data statistik BP mencatat bahwa Indonesia memproduksi 1,4-2,7% produksi minyak dunia dan hanya mengkonsumsi 0,3-1,5% dari konsumsi minyak dunia. Amerika Serikat, China dan Jepang merupakan pengkonsumsi terbesar minyak dunia, dimana Amerika Serikat mengkonsumsi tidak kurang 20,65 juta barel atau 24,6% konsumsi dunia setiap harinya. Di sektor gas alam, Indonesia memproduksi 2,8% dari produksi gas dunia dan mengkonsumsi 1,4% dari konsumsi gas dunia. Di tahun 2005, Indonesia memproduksi 83,2 juta Toe (tonnes oil equivalent) batubara (2,3% produksi batubara dunia) dan mengkonsumsi 23,5 juta Toe (0,8% konsumsi batubara dunia). Orang Amerika mengkonsumsi energi 6 kali lebih banyak (6,5 Toe/orang/tahun) dari konsumsi rata-rata dunia (1,4 Toe/orang/tahun). Tak sebanding ternyata apa yang dihasilkan oleh negeri ini terhadap apa yang dimanfaatkan oleh negeri ini. Dari perbandingan tersebut terlihat jelas untuk siapa sebenarnya sumberdaya alam negeri ini dikeruk.

Keinginan Amerika Serikat untuk menguasai Indonesia telah diungkap di tahun 1953 oleh Presiden AS, Eisenhower. Demikian pula di tahun 1965, Richard Nixon menyerukan untuk pengeboman saturasi untuk melindungi “potensi mineral besar” Indonesia, yang kemudian dia menyatakan bahwa Indonesia merupakan hadiah terbesar Asia Tenggara”. Hal ini juga kembali ditegaskan dalam Laporan Departemen Luar Negeri AS ke Kongres di tahun 1975, yang menyebut Indonesia sebagai “lokasi yang paling berwenang secara strategis di dunia”.

Sejak awal kemerdekaan negeri ini, AS telah semakin kuat mencengkeramkan cakarnya di tanah ini. Ditambah dengan saat keran investasi asing dipaksa dibuka, maka semakin banyak perusahaan AS berada di negeri ini. Di tahun 2005, nilai investasi AS di Indonesia mencapai US$ 10,4 miliar dan 80%-nya merupakan sektor migas.

Kuatnya cengkeraman negara asing di Indonesia, terutama AS, selain melalui investasi, juga dilakukan melalui lembaga keuangan internasional, semisal IMF (International Monetary Fund), WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) dan Bank Dunia, serta melalui lembaga kerjasama internasional dan lembaga konservasi internasional. Kepentingan AS dimainkan dengan berbagai macam dalihnya, baik untuk pengentasan kemiskinan, demokratisasi, hingga pembangunan berkelanjutan.

Penguasaan asing melalui sektor-sektor swasta, seperti pertambangan, perkebunan besar dan kehutanan dapat terlihat dengan jelas. Industri pertambangan, perkebunan besar, dan kehutanan, sebagian besar dimiliki oleh individu maupun korporasi asing. Sebagian besar aktivitas di sektor ini menimbulkan konflik sosial dan lingkungan hidup yang cenderung melanggar hak asasi manusia, semisal pengambilan paksa tanah-tanah rakyat, pencemaran lingkungan, hingga hancurnya ekosistem di kawasan pengusahaan.

Dari aktivitas lembaga kerjasama internasional, tekanan asing masuk untuk mempengaruhi pembuat kebijakan lokal dengan dalih pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Secara sadar, pembuat kebijakan lokal diarahkan untuk mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelanggengan investasi asing di kawasan tersebut. Bahkan, sebagian besar aktivitas ini bebas dari pemantauan negara dan evaluasi independen, dan kalaupun dilakukan evaluasi, maka hasil evaluasinya tidak pernah dipublikasikan. Dalam setiap kegiatan lembaga kerjasama internasional, kecenderungan penggunaan expatriat yang dipasang sebagai tenaga ahli, malah terlihat sebagai lembaga penampung pengangguran pekerja asing.

Dalam aktivitas lembaga konservasi internasional, pola yang digunakan hampir serupa dengan aktivitas lembaga kerjasama internasional. Hanya saja, lembaga konservasi internasional melakukan aktivitas hingga level teknis di masyarakat, dimana dilakukan fasilitasi (pembuaian) kelompok masyarakat agar mau bermitra dengan perusahaan ataupun secara perlahan menyerahkan kawasannya untuk dikelola oleh sebuah badan pengelola, yang didalamnya telah ditanamkan pola penentuan kebijakan yang dikuasai oleh kepentingan asing. Pada kawasan Taman Nasional Komodo misalnya, lembaga konservasi internasional malah membentuk perusahaan ekowisata, yang salah satu sumber modalnya dari International Finance Corporation-WorldBank, yang pada akhirnya mengeliminir kawasan tangkapan nelayan atas nama kepentingan wisata bahari.

Tak banyak pelayan negeri (aparat pemerintah) yang menyadari penguasaan secara perlahan oleh negara asing, khususnya AS, di tanah-air negeri ini. Dukungan kebijakan malah semakin dikuatkan melalui lahirnya peraturan perundangan sektoral yang lebih mendukung kepentingan pemodal asing di negeri ini. Belum termasuk kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pelaku asing, disertai dengan perlindungan hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Lingkar akademisi dan peneliti pun tak lepas dari kontaminasi kepentingan asing. Rekomendasi dan kajian yang dilakukan, cenderung lepas dari independensi dan memiliki arah yang jelas-jelas berpihak pada kepentingan kebutuhan negara utara. Lihat saja bagaimana perguruan tinggi negeri ini yang ditujukan untuk mempersiapkan “robot” pekerja industri yang tak lagi berotak dan bernurani. Segala sesuatu yang menguntungkan dan melanggengkan investasi asing, pastilah memperoleh dukungan kuat, sedangkan kepentingan kesejahteraan rakyat semakin terpinggirkan.

Penting bagi pengelola negeri ini untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dini, dimana masuknya kepentingan asing di negeri ini harusnya jangan selalu dilihat sebagai sebuah prestise (kebanggaan) semata, namun lihatlah apa yang sebenarnya sedang berlangsung dalam konteks politik internasional. Juga sangat mendesak dilakukan audit publik yang terbuka dan independen terhadap aktivitas investasi asing, lembaga kerjasama internasional dan lembaga konservasi internasional yang beraktivitas di setiap remah tanah-air.

Di hari Pahlawan yang diperingati setiap tahunnya, nasionalisme anak negeri ini penting untuk dikembalikan kepada sebuah nilai yang coba digulirkan oleh para mereka yang diakui sebagai pahlawan negeri. Mempertahankan kedaulatan atas sumber-sumber kehidupan, termasuk mewujudkan Indonesia mandiri, merupakan dua hal utama dan penting diperjuangkan. Bukan dengan menggadaikan kekayaan negeri kepada kepentingan asing.