(e)-leaderships

Kita telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 23,4 persen pada tahun 1999 menjadi 16 persen pada tahun 2005 lalu. Namun pencapaian sebesar 16 persen itu masih jauh dari sasaran yang ingin kita capai. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga kualitas pertumbuhan yang menyentuh langsung perbaikan nasib rakyat miskin. Kita harus memastikan agar pertumbuhan ekonomi yang kita kejar, dapat menjamin terjadinya pengurangan kemiskinan. Akan sia-sia kita membangun, kalau kita tidak mampu mengangkat rakyat kita dari lembah kemiskinan dan keterbelakangan. Sebab itulah, Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi, dan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk rakyat miskin agar dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. [Pidato Kenegaraan Presiden RI - 16 Agustus 2006]

Angka kemiskinan kembali diperdebatkan, setelah pidato kenegaraan Presiden RI menyatakan bahwa terjadi penurunan tingkat kemiskinan di negeri ini. Mungkin bisa jadi ini sekedar angka. Namun menarik dilihat sebagai sebuah kinerja pemerintahan. Pihak lain melihat justru data yang digunakan belum bisa dijadikan indikator kinerja pemerintahan hari ini. Bahkan disampaikan bahwa BPS menyampaikan angka yang berbeda tentang jumlah orang miskin di Indonesia.

Menurut data BPS, per Juli 2005 hingga Maret 2006 angka kemiskinan justru terjadi lonjakan yang tajam. Ukurannya adalah dari angka Subsidi Langsung Tunai (SLT) dari hitungan penerima sebanyak 19,2 juta terdiri dari miskin, miskin sekali dan mendekati miskin. Kalau yang mendekati miskin hanya sepertiga, berarti yang miskin dan miskin sekali 15,2 juta atau lebih 23% dari total penduduk miskin. [Bisnis.com]

Kemiskinan harusnya dilihat sebagai sebuah hal yang komprehensif. Bukan hanya berdasarkan pada indikator yang dibuat oleh pemerintah negeri ini. Bagaimana akses rakyat terhadap sumber kehidupannya harusnya bisa menjadi salah satu titik pandang terhadap kemiskinan. Ketika tak ada lagi tempat berburu, tempat berkehidupan, maupun tempat mencari pangan dan obat-obatan, harusnya menjadi penting terlihat. Dari disertasi SBY, yang saat ini juga Presiden RI, terlihat bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan harusnya menjadi prioritas bagi negeri ini untuk mengatasi kemiskinan. Di luar bagaimana sebenarnya isi disertasi tersebut, setidaknya menunjukkan bahwa penting untuk menguatkan pedesaan dan pertanian.

Judul desertasi yang dipilih oleh SBY adalah Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Kebijakan Ekonomi dan Fiskal. penelitian yang dilakukan SBY secara kualitatif menemukan bukti bahwa rezim pemerintahan akan meningkatkan pengangguran dan reformasi makin meningkatkan kemiskinan. [Tempo Interaktif]

Kenyataan hari ini, semakin banyak lahan pertanian digusur untuk kepentingan pertambangan, perkebunan besar dan kehutanan. Lahan sawah produktif berganti dengan tambang batubara. Ladang rakyat berganti perkebunan besar kelapa sawit. Belum lagi tekanan jarak pagar, yang katanya bisa jadi biodiesel, semakin mempersempit lahan pertanian produktif rakyat. Kemiskinan bukanlah takdir. Sedang terjadi saat ini pemiskinan berkelanjutan yang diagendakan oleh “penjajah” negeri dalam bentuk aliran modal (uang).

Tak ada kata yang bisa dipegang dari pemimpin negeri, bila saja ternyata sebuah hasil kaji ilmiah dalam bentuk disertasi masih juga belum dapat dipertanggunggugatkan dalam pengimplementasiannya, disaat telah memimpin tampuk pemerintahan. Mungkin tak ada lagi yang layak dipercaya di negeri ini, termasuk juga kalangan akademisi yang hanya sekedar mencari sesuap nasi dengan label “seolah-olah” independen dan ilmiah.

tak penting takdir miskin !