menapaki ruang

Hari ini (28/11), Pemerintah mencanangkan sebagai hari gerakan menanam dan bulan menanam. Sebuah inisiatif yang dapat dilihat sebagai sebuah inisiatif yang penuh kebaikan. 100 juta batang pepohonan akan ditanam, dengan harapan akan mampu menghijaukan negeri ini.

Angka laju pengurangan luas hutan pun diklaim telah turun, dari 2,9 juta hektar setiap tahun menjadi 1,08 juta hektar setiap tahun. Padahal secara nyata, proses-proses penggerusan kawasan hutan masih terus terjadi, seiring dengan maraknya perijinan bagi perkebunan besar kelapa sawit dan pertambangan. Bahkan pada beberapa kawasan hutan lindung, akan terjadi pembukaan lahan untuk kepentingan non kehutanan, termasuk untuk pertambangan.

Kegiatan perbaikan kawasan hutan, dalam bentuk reboisasi maupun penghijauan, bukanlah barang baru dalam program Departemen Kehutanan dan institusi kehutanan di daerah. Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi (DAK-DR) telah menjadi program sejak lama, dimana pada tahun 2000 hingga 2004, program ini telah mengucurkan dana triliunan rupiah. Tahun 2003, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (awalnya bernama GNRHL lalu diubah menjadi Gerhan), pun telah mentargetkan 5 juta hektar lahan di Indonesia mampu dihijaukan, dengan uang yang tidak kurang dari 7 triliun rupiah.

Realisasi dari kedua program tersebut sangat tidak memuaskan. Dimana dari hasil evaluasi yang dilakukan, baik oleh Ornop maupun Akademisi, ditemukan tingkat keberhasilan antara 0-60% pada lokasi-lokasi penanaman. Dan juga ditemukan terjadinya dugaan korupsi pada proyek-proyek DAK-DR, yang membawa pelaksana proyek di meja persidangan.

Dagelan kehutanan ini masih akan terus berlangsung. Dana yang cukup besar untuk program rehabilitasi hutan dan lahan, baik melalui Dana Reboisasi maupun dana-dana lain yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia, ditambah dengan bencana ekologis yang terus terjadi, menjadikan program penghijauan maupun rehabilitasi sangat popular di publik.

Namun, bila dilihat secara komprehensif, terjadi dualisme pemikiran pemerintah. Di satu sisi melakukan penghijauan yang luasannya sangat kecil, disisi lain terus melakukan proses pembiaran terhadap proses penghancuran kawasan hutan.

Jeda Tebang Hutan Harus Dilakukan

Jeda tebang hutan (moratorium logging) haruslah menjadi sebuah prasyarat sebelum dilakukannya proses rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan. Sehingga tidak akan terjadi proses penghancuran hutan yang berbarengan dengan perbaikan kawasan hutan. Juga agar penegakan hukum di sektor kehutanan menjadi lebih mudah dilakukan.

Dalam proses jeda tebang hutan, bukanlah semata untuk menghalangi pertumbuhan ekonomi di sektor kehutanan. Atau juga untuk menghasilkan pengangguran di sektor industri kehutanan. Namun jeda tebang hutan justru akan memperbaiki citra sektor kehutanan yang selama ini selalu dihujam dan menjadi kambing hitam.

Menambal Kapal Bocor Sambil Berlayar

Kondisi krisis keuangan global, di tahun 1997-2001 dan yang terjadi tahun 2008 ini, telah menunjukkan bahwa industri kehutanan, berikut sektor perkebunan besar dan pertambangan, merupakan sektor yang dibangun diatas kerapuhannya. Pemutusan hubungan kerja telah terjadi pada dua fase krisis keuangan tersebut. Di krisis keuangan delapan tahun lalu, 19.000 pekerja industri kehutanan di Kota Samarinda menerima pemutusan hubungan kerja. Bulan ini, sudah 1.000 pekerja di industri kehutanan dan perkebunan besar di Kalbar yang menerima pemutusan hubungan kerja.

Penegakan hukum di sektor kehutanan masih belum mampu menembus ke rantai utama penghancuran hutan. Aktor-aktor keuangan dan intelektual penebangan haram masih belum tersentuh oleh palu hakim. Kasus-kasus yang masuk di laporan kepolisian maupun di meja hijau, hanyalah terhadap pelaku lapangannya. Masih belum cukup banyak kabar baik terhadap pelaku utamanya, yang membiayai maupun yang mengotaki penghancuran hutan.

Berlayar sambil menambal kapal yang bocor bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan lebih mudah bila membawa kapal untuk menepi dan memperbaiki kebocoran sektor kehutanan. Jeda tebang hutan akan semakin memudahkan perbaikan tata kelola kehutanan, sehingga lima ataupun sepuluh tahun mendatang, negeri ini tak lagi terlalu sering dilanda bencana ekologis, dan tidak memperoleh label sebagai penghasil kayu haram.

Hutan Indonesia Masa Depan Anak Negeri

Hutan Indonesia merupakan sumber kehidupan bagi setidaknya 60 juta rakyat negeri ini. Komunitas lokal di negeri ini telah membangun ikatan sosio-budaya yang kuat dengan kawasan hutan di lingkup kehidupannya. Walau kemudian sebagian besar harus tergusur, sejak adanya perijinan perkebunan besar, konsesi kehutanan maupun pertambangan.

Konflik-konflik antara komunitas lokal dengan perusahaan masih selalu terjadi, yang bahkan diikuti dengan kematian rakyat. Aparat keamanan sering kali berada di balik perusahaan, bukan berada untuk membela kepentingan rakyat. Pembelaan yang utuh terhadap investasi telah menghasilkan kemiskinan baru di tingkat masyarakat.

Jeda tebang hutan, juga akan memudahkan proses re-kalkulasi kekayaan alam serta kepastian kawasan. Hingga kepastian usaha dan kepastian terhadap berkehidupan bagi komunitas lokal akan ditemukan. Jeda tebang hutan bukanlah semata menghentikan penebangan sementara, namun dalam fase-fase pelaksanaannya akan mengantarkan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.

Negeri ini butuh lebih dari sekedar menanam. Negeri ini butuh perbaikan mendasar dari tata kelola kehutanan. Negeri ini membutuhkan langkah yang cepat dan strategis dalam mengurangi ancaman becana ekologis. Dan jeda tebang hutan merupakan solusi konkret untuk menuju kehidupan yang lebih baik bagi negeri ini.