hilangnya kepercayaan pada pelayan negeri
Blogsphere: TechnoratiFeedsterBloglinesLintas Berita
Bookmark: Del.icio.usSpurlFurlSimpyBlinkDigg
RSS feed for comments on this post | TrackBack URI for this post
Pemerintah. Telah sangat lama disamakan dengan label “penguasa”. Sangat berbeda pemaknaan terhadap yang sebenarnya, dimana Pemerintah harusnya sebagai pelayan. Perbedaan pemaknaan telah menjadikan pemerintah menjadi sebuah ikon yang harus dilawan dan diturunkan dalam setiap generasinya.
Belakangan juga sangat terasa aroma ketidakpercayaan terhadap siapapun yang sedang berada di posisi pemerintah hari ini. Sistem. Sebuah kata kunci yang tidak pernah tertuntaskan, yang menjadikan ruang pemerintah menjadi sangat tidak dipercaya oleh publik. Tak pernah tuntas membangun sebuah mekanisme kenegaraan yang baik dan disepahamkan oleh para pihak. Masih sangat belum dilupakan ketika empat kali undang-undang dasar negeri ini diamandemen. Termasuk juga ketika telah hadir dewan perwakilan daerah di arena perwakilan rakyat nasional. Terbangunnya sistem pemilihan umum yang baru. Namun ternyata masih belum mampu menghilangkan kalimat “aku tak percaya pada pemerintah”.
Sebuah hal yang juga meningkatkan rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah adalah dengan hadirnya program-program lembaga internasional, baik dalam bentuk hibah maupun utang. Demokratisasi. Transparansi. Multi-pihak. Partisipatif. Kata kunci yang digunakan sebagai label untuk membangun tata pemerintahan baru yang baik (dan benar). Pembentukan kelompok kerja, forum, bahkan lembaga baru, agar (katanya) tata pemerintahan bisa berubah menjadi lebih baik.
Sisi balik yang tak pernah terungkapkan dibalik program lembaga internasional tersebut adalah semakin tingginya korupsi, hilangnya pemaknaan demokrasi, perwakilan yang tak mewakili, hingga pengatasnamaan berbagai hal (rakyat hingga lingkungan hidup).
Sangat tidak mustahil sebenarnya dari berbagai bincang kecil dengan kawan-kawan yang beraktivitas sebagai pegawai negeri sipil, dimana ternyata masih sangat terjadi kekurangtahuan hingga miskinnya keahlian yang dimiliki. Sebuah hal yang seharusnya dijawab dengan sistem penerimaan pegawai negeri sipil yang lebih baik. Namun sangat penting untuk melihat bahwa banyak pekerja pemerintah yang hanya sekedar berharap gaji, kepastian ekonomi masa depan (uang pensiun) dan status sosial.
Ruang perubahan. Dapat dari sisi manapun. Membangun ulang kepercayaan rakyat terhadap pemerintah tidak hanya dengan mengumbar kerakusan pemerintah hari ini. Penting untuk pula mulai berefleksi terhadap program lembaga internasional yang sangat jelas hanya demi kepentingan mereka, bukan demi negeri ini. Masih ada sedikit cahaya mentari pagi yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia dengan sendiri, tidak harus selalu mengemis pada negeri tetangga.
Indonesia tidak perlu belas kasihan untuk bisa mandiri !








pertarungan di dunia saat ini adalah pertarungan paradigma, yang turunannya bisa sampai pada penggunaan bahasa (karena kemudian bahasa ini menghegemoni dan mempengaruhi sikap). termasuk dalam hal ini pemakaian kata ‘pemerintah’ sebagai terjemahan dari ‘government’. mungkin ada baiknya kita mulai membiasakan diri dan menyebarluaskan penggantian terminologi ‘government’ (’pemerintah’) menjadi ‘public servant’ (’pelayan publik’) atau paling tinggi ‘public official/officer’ (’pejabat publik’).
sebenarnya, kalau mau lebih jauh mengerti tentang pNS, masih ada yang kreatif dan tidak hanya mengharap gaji yang tidak seberapa atau tidak sepadan dengan keahlian yang dimiliki. tentu saja hal ini tidak terjadi di semua kota di Indonesia, tapi hanya di kota-kota besar, terutama Jakarta. Kok bisa ? ya aku ambil contoh di BPN Pusat, mereka sudah benar2 menerapkan SIG untuk aplikasi pelayanan terhadap masyarakat. Tapi, kalau di daerah ? belum tentu semua anggota pemerintahan bisa mengoperasikan komputer.
Dan sebenarnya yang lebih menyedihkan adalah anggota dewan yang tidak malu menunjukkan keserakahan mereka dan kebutaan hati mereka, walaupun aku tau tidak semuanya seperti itu. tapi aku yakin, yang tidak seperti itu akan mati dan keluar dari peredaran “dewan pemakan uang rakyat”.
organisasi pemerintah kita terlalu gemuk. kelewat berlemak sehingga sulit bergerak. harus ada keberanian memangkasnya.