(e)-leaderships

Nobel perdamaian baru saja diumumkan. Tahun ini yang memperoleh adalah Al Gore, mantan wakil Presiden Amerika Serikat yang sangat intens mengkampanyekan bahaya perubahan iklim, bersama dengan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah organisasi yang melakukan kajian dan perluasan pengetahuan perubahan iklim. Bagi sebagian kalangan ini dipandang sebagai telah dijadikannya isu lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim dan pemanasan global sebagai sebuah isu penting di dunia, terutama bagi perdamaian dunia.

Pada akhir tahun ini pula, di Bali akan berlangsung pertemuan para pihak negara-negara yang meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim. Kalangan organisasi non pemerintah pun tak ketinggalan untuk melangsungkan kegiatan di sela-sela pertemuan. Hampir seluruh dunia akan mengirimkan perwakilannya di pertemuan Bali mendatang. Indonesia sendiri telah memiliki agenda agar diadopsinya konsep pengurangan emisi dengan melakukan perlindungan hutan, dengan harapan agar diperoleh kompensasi dari negara penyumbang emisi di atmosfer kepada negara penjaga hutan. Indonesia bahkan telah melakukan pertemuan pendahuluan dengan negara-negara pemilik hutan, dan Indonesia menjadi pemimpin pertemuan tersebut.

Bila melihat rangkaian kejadian yang ada di tahun ini, maka terlihat sebuah kebangkitan kecil bagi gerakan lingkungan hidup di dunia, dan juga di berbagai tempat di negeri ini. Sebuah harapan kecil muncul ketika menyaksikan semakin banyak yang peduli dan bergerak bagi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Walaupun masih menyisakan sebuah pertanyaan apakah benar ada keberpihakan pengelola pemerintahan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi rakyat?

Pengabaian Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan

Bila melihat pola yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, maka akan sangat disaksikan ketimpangan keberpihakan pembangunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Sangat minimnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup, baik yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup beserta dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah, maupun yang dikelola oleh masing-masing institusi teknis lainnya, menunjukkan bahwa hingga saat ini keberpihakan pembangunan masih sangat minim terhadap permasalahan lingkungan hidup.

Padahal bila menilik lima tahun terakhir, maka akan sangat dapat disaksikan semakin seringnya terjadi bencana ekologi, baik banjir, kekeringan, maupun tanah longsor, yang telah menelan begitu banyak korban harta maupun manusia. Bencana ekologi tersebut juga telah menghadirkan begitu meluasnya kemiskinan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat lokal.

Di sisi lain, pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten-kota, semakin royal memberikan perijinan kepada industri ekstraktif, tanpa pernah memperhitungkan dampak ekologi yang akan timbul dari pemberian ijin. Setelah otonomi daerah digulirkan, pemerintah kabupaten sangat banyak mengeluarkan perijinan hak pengusahaan hutan skala kecil, tanpa pernah melakukan pengawasan, hingga perijinan dikuasai oleh sekelompok kecil orang dan menyisakan hamparan lahan tak berpepohonan. Pada tahun berikutnya, pemerintah kabupaten-kota juga kembali mengeluarkan begitu banyak perijinan untuk kuasa pertambangan, yang lagi-lagi tak pernah memperhatikan analisis dampak lingkungan hidup.

Di Provinsi Kalimantan Timur, hingga tahun 2006 telah dikeluarkan ijin kuasa pertambangan sebanyak 509 ijin dengan luas mencapai 1,6 juta ha. Untuk perkebunan skala luas, pemerintah telah mengeluarkan perijinan sejumlah lebih dari 150 ijin untuk luasan 2,9 juta ha. Sementara itu, masih terdapat berbagai perijinan pertambangan, usaha kehutanan dan hutan tanaman dari pemerintah pusat, yang membagi habis kawasan daratan Kaltim.

Fatamorgana Keberpihakan Lingkungan Hidup Dalam Politik

Saat masa pemilihan kepala daerah maupun dewan perwakilan rakyat, baik daerah maupun pusat, sangat kental isu-isu pemberantasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, serta kepedulian terhadap kelompok marginal dan lingkungan hidup dikumandangkan. Slogan kampanye selalu meneriakan keberpihakan pada hal-hal yang menjadi kebutuhan kehidupan masyarakat. Namun ketika kemudian kedudukan telah diraih, satu persatu janji kampanye dilupakan.

Sistem politik negeri ini yang masih mengagungkan partai politik sangat berperan untuk melihat arah keberpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Pada Pemilu tahun 2004, hanya ada satu partai yang secara tegas menuangkan keberpihakannya pada lingkungan hidup dalam platform partainya, sementara yang lainnya sangat remang-remang. Sebuah angin segar bagi lingkungan hidup juga semakin kencang, ketika tahun lalu sebuah partai politik mendeklarasikan partainya sebagai partai hijau. Namun masih belum terlalu jelas apa yang menjadi program partai sehingga menjadi hijau.

Partai Politik yang memiliki peran sangat kuat dalam perjalanan roda pemerintahan, selama ini sangat menggantungkan modal politiknya dari kelompok-kelompok pemodal, yagn sebagian besar berbasis pada industri ekstraktif sumberdaya alam. Maka kemudian, ketika para wakilnya duduk di parlemen dan eksekutif, maka sangat terlihat keberpihakan kebijakan pembangunan yang tidak memperdulikan kepentingan lingkungan hidup. Kecuali bila suatu masa calon independen dimungkinkan, maka bukan tidak mungkin ada sebuah pertarungan baru dalam kebijakan pembangunan, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Kepemimpinan Lingkungan Hidup Yang Kuat Bagi Negeri

Indonesia, ditengah begitu banyak bencana ekologi yang melanda, sangat membutuhkan kepemimpinan yang kuat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Visi dan cara pandang pemimpin “pelayan publik” di negeri ini terhadap lingkungan hidup sangat dibutuhkan. Termasuk keberpihakan terhadap kelompok marginal dan pengupayaan pendidikan dan kesehatan berkualitas dan murah bagi rakyat.

Kepemimpinan yang kuat tersebut juga diharapkan akan mampu menjadi pendorong gerbong perubahan kualitas kehidupan rakyat di masa mendatang. Kebangkitan motivasi untuk menghasilkan inovasi dan kreatifitas anak negeri menjadi tumbuh berkembang seiring dengan adanya kepemimpinan yang dipercaya. Mekanisme kontrol, akuntabilitas dan transparansi pun diharapkan hadir dengan adanya pemimpin yang memiliki visi tegas dalam memperjuangkan nasib rakyat di masa mendatang.

Negeri ini telah sangat compang-camping akibat begitu banyaknya kekayaan alamnya yang digadaikan kepada kelompok pemodal (asing). Begitu banyak kekayaan negeri ini yang sudah tak lagi dimiliki negeri ini. Hingga hutang luar negeri pun tak akan lagi mampu terbayarkan hingga generasi kesembilan. Seorang pemimpin yang baik bagi negeri ini adalah yang mampu membangkitkan sistem kelola sumberdaya alam berbasis komunitas lokal yang telah terbukti memiliki kearifan terhadap alam dan lingkungan kehidupannya.

Menanti Kelahiran Pemimpin Masa Depan

Hari ini, begitu banyak yang menantikan seorang pemimpin masa depan bangsa ini. Walau hanya dalam mimpi, karena kualitas pendidikan telah menjadikan sebagian besar anak negeri ini sebagai robot intelektual yang hanya bisa menjadi pekerja, bukan lagi sebagai pemikir kritis dan inovatif. Namun hal tersebut bukan tidak mungkin terjadi. Mulai dari kelompok-kelompok kecil yang kian membesar, akan ada waktu kelahiran pemimpin negeri ini yang akan berada di barisan rakyat.

Perjalanan panjang hingga saatnya tiba sangat penting untuk diisi dengan sebuah gairah kehidupan dengan berpihak terhadap kepentingan kebutuhan dasar rakyat. Memperluas pola-pola pendidikan kritis, hingga melahirkan inovator baru pada generasi muda hari ini. Biarlah waktu terus berlalu. Detik demi detik berdetak penuh makna. Hingga satu waktu bangkitnya sebuah kejayaan Indonesia dengan seorang pemimpin yang bergandengan tangan pada rakyat, bukan tunduk pada pemodal.

Negeri ini kaya dan berdaulat. Begitu banyak rakyat negeri ini yang telah jenuh dengan kemiskinan dan kesengsaraan. Bila tidak memulai berpikir tentang perubahan negeri ini, maka perubahan itu tak akan pernah terjadi. Rakyat negeri sudah saatnya bersatu. Bangunlah kelompok-kelompok diskusi kritis. Bersarekatlah dalam keyakinan dan keikhlasan. Hingga satu waktu, akan bersama untuk berlawan dengan keberanian!

—–
tulisan ini merupakan bagian dari Hari Aksi Blog tentang Lingkungan Hidup tahun 2007