(e)-leaderships

Negeri ini dinobatkan sebagai negeri agraris. Sebuah negeri yang dibangun dengan pondasi pertanian sebagai penopang kehidupannya. Akan tetapi, benarkah negeri ini adalah negeri agraris? Ataukah sebenarnya slogan negeri ini sebagai negeri agraris hanyalah sebuah dongeng pengantar tidur? Petani, termasuk di dalamnya nelayan, benarkah sudah semakin menikmati kesejahteraan atau malah semakin terpuruk dalam membangun kehidupannya.

Bila melihat Kalimantan Timur, dengan luas daratan 21,1 juta hektar, ternyata 14,65 juta hektar kawasannya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya kehutanan, dan 5,24 juta hektar untuk kawasan budidaya non kehutanan, dimana dari luasan tersebut 4,7 juta hektar diperuntukkan bagi pengembangan budidaya perkebunan.

Bila ditelisik lebih dalam, tak kurang dari 4,09 juta hektar kawasan budidaya perkebunan ternyata diprioritaskan untuk perkebunan kelapa sawit. Sehingga dari luasan daratan Kaltim, hanya 0,6 juta hektar yang diperuntukkan bagi pertanian.

Dalam setiap rencana pembangunan propinsi, selalu dikemukakan bahwa Kaltim akan mengutamakan pembangunan pertanian (dalam arti luas) sebagai prioritas pembangunan. Ada tanda tanya besar di balik angka statistik bila dilihat dari mimpi yang dibangun oleh pemerintah Kaltim saat ini. Tak ada tempat untuk petani.

Sepertinya, pemerintah memandang bahwa sebagian rakyat yang berkehidupan di Kaltim di masa datang tak akan lagi menjadikan nasi (padi-beras) sebagai makanan pokoknya. Dari luasan lahan yang disediakan, di masa datang, (dalam bayangan) Pemerintah lebih menyediakan buah kelapa sawit sebagai makanan pokok rakyat.

Apa yang terjadi di Yakuhimo, di saat pemerintah lokal lebih memprioritaskan pembangunan fisik dan kepentingan politik, menjadikan kemudian terlupakan untuk mempersiapkan simpanan pangan, sehingga kemudian terjadi krisis pangan, yang berujung pada kelaparan.

Dari komoditas unggulan di 13 kabupaten-kota di Kaltim, terlihat bahwa padi hanya menjadi unggulan di Kabupaten Nunukan, Pasir, Berau dan Kutai Kartanegara. Selebihnya mengunggulkan kelapa sawit, pariwisata dan barang tambang.

Begitu minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian (termasuk perkebunan non-sawit), sangat terlihat jelas dari rencana pembangunan tahunan propinsi (termasuk kabupaten-kota), dimana sebagian besar energi pembangunan hanya diarahkan pada dukungan terhadap perkebunan besar kelapa sawit, pertambangan dan industri kehutanan. Padahal sudah sangat jelas, hingga saat ini makanan pokok rakyat Kaltim masih belum berubah.

Dengan tingginya dukungan terhadap kepentingan non-rakyat, menjadikan sebagian besar wilayah-wilayah produktif rakyat (umumnya wilayah pertanian dan kebun tradisional rakyat), harus digusur demi kepentingan investasi eksploitatif. Ini kemudian menjadikan perekonomian semakin rapuh dan semakin rentannya ketahanan kehidupan rakyat, dikarenakan terjadinya ketergantungan rakyat terhadap pihak lain, tidak lagi terbangunnya ketahanan pangan di tingkat lokal.

Wilayah-wilayah subur yang harusnya diperuntukkan bagi kepentingan petani, selalu dikalahkan oleh kepentingan pertambangan. Bahkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sangat jelas terjadi pemaksaan pemindahan petani dari sawahnya, akibat akan digalinya batubara yang ada di kawasan tersebut. Dengan dalih telah adanya perijinan, kemudian petani harus meninggalkan sumber kehidupannya, dan selalu diiringi dengan intimidasi dan bayangan memulai ulang kehidupan dari awal.

Sementara di wilayah lainnya, para petani dipaksa untuk menyerahkan sertifikat tanahnya, dengan janji akan diberikan perkebunan plasma kelapa sawit, di areal yang selama ini menjadi areal persawahan. Ketika sertifikat telah diberikan, tak lagi ada tempat untuk bercocok tanam, kebun plasma yang dijanjikan pun tak kunjung ada. Belum lagi skema kredit yang dipaksa untuk diikuti dalam membangun kebun plasma, telah menjadikan petani dipaksa untuk berpikir keras mencari uang yang akan melunasi kredit yang (terpaksa) diterima.

Di lain sisi, sejak pertanian menjadi sebuah industri, maka petani di negeri ini mulai dipaksa untuk menggunakan bibit, pupuk dan pestisida dari perusahaan. Tenaga penyuluh lapangan pun dibekali dengan pengetahuan berbasis kepentingan perusahaan. Yang terjadi kemudian adalah semakin tingginya ketergantungan petani terhadap perusahaan pembuat pupuk dan pestisida, serta penyedia bibit tanaman, yang membuat petani bukan memiliki ketahanan, malah berada pada jeratan kepentingan. Petani semakin dimainkan oleh para distributor, yang menjadikan leher mereka semakin tercekik dengan meningginya harga bibit tanaman, pupuk dan pestisida. Lebih jauh lagi, petani pun berada dalam lingkaran kredit yang berkelanjutan.

Pemerintah telah sangat berhasil untuk menghilangkan pola-pola pertanian tradisional dengan dalih kemajuan teknologi pertanian, yang pada kemudian telah menghilangkan ketahanan pangan lokal. Hilangnya bibit tanaman lokal hingga terjadinya degradasi pengetahuan pengelolaan lahan secara tradisional akibat paksaan teknologi dan pengetahuan (kebanyakan dari luar negeri yang ditanamkan melalui pendidikan) telah menguburkan impian kesejahteraan bagi petani.

Sementara bencana banjir, kekeringan dan kebakaran hutan semakin mengancam keberlanjutan pertanian. Sawah dan ladang semakin sering kelebihan dan kekurangan air, yang secara nyata menurunkan produktifitas pertanian.
?
Bila saja benar, bahwa negeri ini adalah negeri agraris dan bahari, maka sudah selayaknya Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kaltim dibuat untuk mendukung kepentingan petani, bukan dengan sebuah pemaksaan terhadap kepentingan-kepentingan pihak pemodal dan penguasa semata. Bila salah dalam membuat penataan ruang, berakibat pada sebuah dosa berkepanjangan di wilayah ini, karena hanya akan menyisakan bencana bagi generasi kemudian di wilayah ini.

Masih sangat banyak komoditas rakyat yang perlu perlindungan kebijakan dari pemerintah. Komoditas rotan, madu, damar, hingga rumput laut, masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah. Masih pula ada komoditas karet, pisang, kopi, coklat, vanili yang sangat menjanjikan secara ekonomi, sosial-budaya dan ekologi, bila didukung oleh perangkat kebijakan dan pasar yang berpihak kepada rakyat.

Pemerintah sudah selayaknya melakukan reposisi dan membenarkan posisi duduknya sebagai pelayan rakyat, dengan memberikan pelayanan dan pemenuhan terhadap perekonomian rakyat. Sudah bukan waktunya lagi selalu berpihak pada kepentingan pemenuhan kebutuhan pemodal (investor). Saat ini waktunya untuk membangun kebangkitan ekonomi rakyat untuk ketahanan lokal.