Seandainya saja, sebuah kawasan kelola rakyat yang hingga saat ini masih mempertahankan ikatan pengetahuan lokal yang bernuansa ecologist dan sosial, maka tidak harus pemerintah bekerja keras untuk menghalau bencana yang menghantui kehidupan warganya. Pertarungan telah dimulai antara kepentingan pendapatan asli daerah melawan kepentingan ecology.

Nuansa ke-proyek-an pun masih kental di saat ini. Proyek GERHAN (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan), tak lebih sebuah upaya sia-sia. Tak salah bila uang terbuang percuma mencapai satu triliun rupiah.

Pertambangan dan perkebunan berlomba mencari tempat. Biodiesel menjadi sebuah acuan semu bagi pengembangan energi masa datang. Monokultur-isasi merambah kawasan ber-keragaman hayati tinggi. Jarak pagar, kelapa sawit, aren, semua bernuansakan menggantikan kawasan kelola rakyat sebagai sebuah kebun tunggal yang dimiliki oleh pemodal. Kesejahteraankah yang sedang dikejar?

Petani kelapa sawit yang menghampar di sepanjang kabupaten Paser, yang baru mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi, hingga saat ini belum mampu mengendalikan harga jual tandan buah segar-nya. Mengalah dari kebun inti, harus membayar uang antri, hingga potongan 30% untuk pelunasan kredit yang setelah lunas tak jua memperoleh sertifikat tanahnya. Dua hektar hanya bisa memperoleh tiga ratus ribu rupiah setiap bulannya. Sementara tak ada lagi tempat berladang, tak ada tempat mencari ikan, tak ada lahan untuk sayuran. Ketahanan pangan rakyat telah pula diruntuhkan atas nama pembangunan dan kepentingan nasional. Air kehidupan pun telah pula mengering dan terkadang sangat melimpah hingga menggenangi sekolah dan tempat berteduh. Konservasi lokal, sudah saatnya diakui oleh negeri yang selalu lupa ini.

tak penting kawasan kelola rakyat !