(e)-leaderships

RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dibuat oleh pemerintah sebagai sebuah acuan untuk menentukan arah tuju pembangunan yang akan dilakukan dalam wilayahnya. Dalam sebuah RPJP yang dibuat oleh propinsi yang kaya akan sumberdaya alam, aspek lingkungan hidup dan keberlangsungan sumberdaya bagi kehidupan rakyat tidaklah muncul secara jelas. Bahkan dalam RPJP tersebut, tidak ada sebuah indikator untuk menilai capaian dari sebuah rencana yang tengah dibuat.

Pemerintah propinsi yang menggunakan konsultan dari sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa membuat sebuah RPJP yang seolah hanyalah sebuah dokumen semu. Masih terlalu banyak data yang tidak menunjukkan kondisi aktual kawasan yang akan dikelola. Bahkan beberapa point di dalamnya sangatlah bertolak belakang satu dengan lainnya. Sementara juga, tidak jelas alura yang digunakan dalam kerangka pikirnya. Tiba-tiba saja dalam sebuah prioritas muncul sebuah hal yang tidak pernah muncul dalam permasalahan maupun strategi pembangunan.

Mungkin saja RPJP kali ini akan hanya menjadi tambahan koleksi perpustakaan di berbagai wilayah dan tidak menjadi sebuah acuan penting dalam proses pembangunan. Bahkan mungkin saja ini yang juga telah terjadi selama ini dalam proses pembangunan. Tak dimilikinya sebuah pijakan dalam melangkah, sehingga wajar saja bila kemudian bencana ekologi yang selalu terjadi.

RPJP, haruslah menjadi sebuah acuan pembangunan. Karena setelahnya akan dibuat RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan kemudian diturunkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan, yang kemudian masuk dalam dasar berpikir dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Entahlah, bisa jadi sebenarnya RPJP menjadi sebuah hal yang sekedar melaksanakan sebuah aturan semata.

tak penting RPJP !