(e)-leaderships

tanggal sebelas maret telah berulang menghadirkan kontroversi. setelah surat perintah sebelas maret yang diperdebatkan keaslian lembaran yang beredar saat ini, masih ada peristiwa sebelas maret tahun 2004 yang juga menuai kontroversi.

empat tahun lalu, saat setiap orang lagi berupaya mengatasi bencana ekologi, pemerintah setiba-tibanya melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2004. isinya tentang penambahan dua pasal pada pasal 83 UU No. 41/1999, dengan mengatakan bahwa untuk perijinan yang telah diberikan, dinyatakan masih berlaku hingga habis masa perijinannya.

tak aneh memang. ketika parlemen ternyata tak mampu ditembus dengan begitu banyak amplop yang beredar untuk melakukan perubahan UU No. 41 tentang Kehutanan, maka pemerintah mengambil langkah untuk melahirkan Perpu. mekanisme pelahiran Perpu memang tak serumit UU. sebuah perpu dapat lahir bila kondisi memang darurat dan perlu dikeluarkan UU. namun pada saat itu, tak ada kondisi darurat untuk perijinan non-kehutanan di kawasan hutan. Perpu akan segera tak berlaku, bilasaja tidak disahkan oleh DPR dalam waktu enam bulan. hasilnya memang bisa ditebak. DPR menerima Perpu No 1 tahun 2004 dan menerbitkan UU No 19 tahun 2004 untuk mengesahkan Perpu tersebut.

saat ini, banyak pihak yang kemudian mempermasalahkan kelahiran PP No. 2 tahun 2008. tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Departemen Kehutanan dalam hal Pinjam Pakai Kawasan Hutan. kelahiran PP tersebut bukanlah sebuah hal yang tiba-tiba. dia hadir, karena memang telah ada aturan yang mendahuluinya. anehnya, banyak pihak yang hanya berkutat pada PP No. 2 tahun 2008, bukan pada UU No. 41/1999 yang menjadi induknya.

sebelas maret memang penuh kontroversi. entahlah, kenapa tanggal 11 maret. tak memilih tanggal yang lain. ataukah memang ini sebuah ketidaksengajaan yang disengaja. namun, inilah kontroversi, yang selalu hadir kapan saja.

tak penting sebelas maret !