(e)-leaderships

Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang memberitahukan, semua produk yang terkait dengan kehutanan yang akan diekspor ke jepang harus tidak menggunakan bahan baku kayu ilegal dan harus mempunyai sertifikat dari Lembaga Ekolabel. Untuk itu, produk yang terkait dengan kehutanan dari Indonesia yang akan diekspor ke Jepang harus mempunyai sertifikat dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). [milis LEI]

Kayu bersertifikat. Sepertinya cara inilah yang dipergunakan sebagai alat identifikasi legalitas dan lestarinya kayu yang beredar di satu negara. Berbagai perangkat telah dikembangkan, mulai FSC hingga LEI. Mulai penandaan secara manual hingga menggunakan barcode. Sebuah titik harapan terhadap kelestarian hutan dan semakin berkurangnya perdagangan kayu ilegal.

Mungkin benar. Perdagangan kayu illegal akan berkurang. Namun penebangan haram masih akan tetap berkelanjutan. Hal yang selalu terjadi adalah akuntabilitas assesor yang hingga hari ini masih sangat diragukan. Semisal saja dengan pelaksanaan sertifikasi FSC, prinsip 2 dan 3 selalu dilewatkan dalam penilaian (atau sengaja dilewatkan), karena sangat sukar terpenuhkannya. Tidak ada hutan yang tidak berkonflik di Indonesia.

Hingga saat ini, masih sangat jauh apabila dipandang bahwa sertifikasi adalah sebuah jawaban terhadap kelestarian hutan. Belum tuntasnya tata batas hutan sebagai akar pertama dari segala permasalahan kehutanan kemudian. Pencaplokan kawasan kelola rakyat oleh pengusaha hutan. Hingga korupsi sektor kehutanan berupa dokumen terbang masih belum teratasi. Kalau sudah begini, apakah tidak mungkin untuk berhenti sejenak menebang pepohonan hutan, agar semakin mudah penegakan hukum. Paling-paling, negara pengimpor kayu Indonesia yang akan gigit jari karena tak lagi memiliki pasokan kayu untuk sementara waktu.

JEDA PENEBANGAN HUTAN !