timpakul mahalabiu

kali ini pemerintah melahirkan undang-undang sampah, yaitu UU Pengelolaan Sampah. agak aneh memang, bahwa kemudian keputusan yang diambil adalah ketika pengelolaan sampah harus diatur di tingkat undang-undang.

ketika diskusi tentang mendorong kelahiran undang-undang ini lima tahun yang lalu, komentar pertama yang dilontarkan adalah “kenapa harus dalam bentuk undang-undang? kenapa tidak dalam bentuk peraturan pemerintah saja?“. jawaban yang ada adalah bahwa harus dalam undang-undang, agar ada kekuatan menekan. pertanyaan berikutnya adalah “siapa yang menekan siapa?“.

di luar itu, di saat masih sulit memperoleh UU Pengelolaan Sampah yang telah disahkan di dunia maya ini, ada berbagai hal yang menarik dalam undang-undang yang satu ini. bahwa tempat pembuangan akhir tidak boleh menggunakan open-dumping lagi; adanya kewajiban pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, tempat umum, tempat sosial juga bagi tempat-tempat lainnya untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah; keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan jenis; hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun, dan; larang impor sampah. bahkan dianggap undang-undang ini revolusioner dan canggih, karena hanya perlu 4 (empat) peraturan pemerintah dalam waktu 1 (satu) tahun.

inilah negeri yang akhirnya mengundangkan sampahnya. di saat carut-marut situasi politik, krisis pangan, krisis energi, bencana ekologi dan runtuhnya timbunan sampah. sebuah harapan akan lahirnya secercah cahaya dari undang-undang sampah ini. agar negeri ini bergerak ke arah perubahan yang lebih baik.

tak penting undang-undang sampah !

Artikel ini dapat dikutip ataupun diperbanyak dengan tetap menyebutkan sumbernya :

-- timpakul.web.id - @timpakul